Pansus Century bergerak seperti bola liar. Meskipun skeptisisme masyarakat akan kinerja pansus century masih cukup kuat, namun harapan akan kemampuan pansus menguak century gate akhir-akhir ini juga makin menguat. Ini tidak lepas dari teater yang ditunjukkan pansus century ketika memeriksa pihak-pihak yang dianggap terkait baik langsung maupun tidak cukup kritis dan menohok. Walaupun tidak setidik juga yang menanggapi miring karena pansus dianggap terlalu “brutal” dan seperti menelanjangi. Terlepas dari itu semua, kerja keras panitia century patut dihargai dan diwaspadai. Dihargai karena mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kritis. Diwaspadai karena di duga ada scenario besar pansus century akan berakhir anti klimak dengani kompromi politik alias politik dagang sapi.
Dagelan Politik
Ditengah isu-isu dan kasus-kasus controversial yang menyeruak akhir-akhir ini, pansus century tetap saja menyedot perhatian besar. Persoalannya bukan semata-mata pada tokoh-tokoh public yang diundang dan berada di lingkaran dekat Presiden SBY, namun juga keingintahuan public dengan isu-isu diseputar kasus century. Primus inter pares nya adalah tentu saja apakah benar dana century mengalir kantong Partai Demokrat dan tim sukses SBY pada pileg dan pilpres/wapres tahun 2009 lalu. Dugaan ini menguat melihat banyaknya kejanggalan-kejanggalan di balik lahirnya kebijakan bail out century. Seperti terhampar di siding pansus, penyelamatan century dilakukan oleh KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang beranggotakan presdien (ketua), Gubernur Bank Indonesia (wakil ketua) dan Menteri Keuangan (Anggota).
Ironisnya, keputusan itu diambil pada dini hari dan tanpa melalui persetujuan Wakil Presiden JK yang saat itu menjabat sebagai Presiden Ad Interim, karena Presiden SBY sedang di luar negeri. Kejanggalan penyelamatan century makin terasa ketika JK didepan pansus mengaku bahwa ia mendapat laporan setelah palu diketok dan dana Bail Out disalurkan. Anehnya, dana Bail out yang harusnya Rp. 632 miliar membengkak menjadi Rp. 6,37 trilyun. Dengan dana sebesar itu, toh faktanya sebagian besar nasabah century yang memiliki tabungan kecil dan menengah belum terbayarkan hingga saat ini. Lantas kemana dana bail out yang Rp. 6,37 trilyun mengalir? Mengapa dana Boedi Sampoerna senilai US$ 10 juta dipaksa bayarkan, padahal century sedang mengalami kesulitan likuiditas?.
Menebak Arah Pansus
Kunci dari persoalan ini sepertinya adalah LPS dan Komjen Susno Duaji. LPS sebagai institusi yang menyalurkan dana Bail Out dan Susno sebagai Kabareskrim yang membuat surat kepada direksi Century untuk mengembalikan dana Boedi Sampoerna. Diluar itu, pansus –jika memiliki nyali – harus memanggil Boedi Sampoerna. Seluruh praktisi politik dan ekonomi di negeri ini tahu kiranya, keluarga Sampoerna adalah salah satu keluarga terkaya di negeri ini dan tambang uang utama para politisi –siapapan politisi itu. Maka, jika pansus memang ingin membongkar kasus century maka, trio ini wajib hukumnya dipanggil dan dimintai keterangan.
Melihat gelagat para anggota pansuis yang tidak pernah sekalipun menyebut nama Boedi Sampoerna dan LPS untuk dimintai keterangan, maka dugaan sebagaian besar masyarakat bahwa pansus tidak lebih dari teater politik akan terbukti. Karena, seperti apapun mantan Gubernur BI dan Menkeu di periksa tetap saja tidak akan menguak misteri dana century. Dua nama terakhir inilah yang menjadi benang merah missing link aliran dana century. Bahwa keluarga Sampoerna menyokong SBY dan Demokrat dalam dana politik, adalah hal yang wajar. Kuasa dan uang akan selalu berelasi dimanapaun dan kapanpun. Penguasa dan pengusaha akan selalu ‘berselingkuh’ dengan cara apapun. Ini adalah kausalitas sejarah yang tidak terelakkan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menciptakan system yang transparan sehingga relasi uang dengan kuasa dan penguasa dengan pengusaha bias terlihat, setidaknya samar-samar. Karena dengan system yang transparan dan mampu melacak aliran dana politik, akuntabilitas kebijakan dengan sendirinya akan terjadi.
Mungkin kita masih ingat, pada pemilu presdien Amerika Serikat tahun 1997, skandal pemberian dana kampanye pengusaha Indonesia dan pemilip Lippo Group James Riady ke Partai Demokrat dan tim sukses Bill Clinton terungkap. Meskipun sejarah mencatat Bill Clinton dan Partai Demokrat tidak didiskulifikasi, tetapi pengusaha James Riady mendapat denda dari US Supreme Court. Transparansi, akuntabilitas, akseptabilitas akan tercipta manakala system politik dan ekonomi mendukung untuk itu. Tanpa itu semua maka, semua itu hanya menjadi imajinasi berbagsa dan bernegara. (*)