Kembalinya Il Diavollo Rosso

Ale..ale..ale..Milan Ale! Don Silvio Berlusconi kembali membuktikan kejeniusannya. Keberaniannya mendepak Mantan KeyPlayer Milan Leonardo dan menggantinya dengan pelatih muda pendatang baru Maximiliano Allegri terbukti jitu. Meski dikritik banyak pihak, keyakinan seoran Don Silvio tak tergoyahkan. Allegri mulai dikenal karena prestasinya sebagai pelatih terbaik seri A dua musim sebelumnya ketika menganani Genoa. Namun, bersama Il Diavolo Ross, ia membuktikan kemampuannya. Di musim pertama melatih Milan, gelar Scudetto dipersembahkan.
Apakah ini adalah hasil dari spekulasi penunjukan Allegri oleh Don Silvio? rasanya tidak. Sejak dibeli Don Silvio, AC Milan ditangani bak sebuah perusahaan bisnis.Karena itu, insting Don Silvio adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari pengelolaan klub. Sebagai seorang bisnismen, jelas insting bisnis lebih kuat. Insting untuk menentukan produk baru, strategi marketing, bahkan insting melihat kemampuan seorang manajer baru.
Disinilah Don Silvio menunjukkan insting kuatnya, dengan menunjuk orang-orang “tak bernama” sebagai manajer MIlan…dan terbukti!
Di masa-masa awal era Don Silvio, ia menugaskan Arrigo Sacchi sebagai pelatih Milan. Siapa yang kenal Sacchi waktu itu?, tidak ada!. Sacchi hanya seorang penjual sepatu dipinggir jalan yang juga penggemar bola. Namun, di bawah Sacchi, Milan menjelma menjadi The Dream Team, menaklukkan dan menguasai Eropa dan dunia. Selepas era Sacchi (1988-1991), don Silvio dengan berani menunjuk Don Fabio Capello mengarsiteki Il Diavollo Rosso. Terbukti, dibawah Don Fabio, Milan kembali menaklukkan dan menguasai Eropa dan Dunia (1991-1996 dan 1997-1998). Gelar pada musim pertama sebagai pelatih, juga dialami dibawah rezim pelatih Alberto Zaccheroni (1998-2001). Meski tidak sesukses dua pelatih sebelumnya, setidaknya keberhasilan Mr. Zac pada musim pertama melanjutkan tradisi raihan Scudetto di musim perdana deretan pelatih-pelatih Milan.
Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Don Carlo Ancelotti (2001-2009). Dibawah rezim Don Carlo, Milan kembali menaklukkan Eropa dan Dunia. Sederet gelar domestik, eropa dan dunia diraihnya. Pada masa Don Carlo, Milan kembali ke level papan atas Sepak Bola dunia. Kita tunggu saja, apakah Allegri mampu menanggung harapan Milanisti membawa Milan menaklukkan Eropa dan Dunia. (adm)

Daftar Pelatih-pelatih Milan di Era Silvio Berlusconi (1986-):

- Fabio Capello (1986/1987 di lima pertandingan terakhir)
- Arrigo Sacchi (1987-1991)
Prestasi:
* Serie A: 1987/1988
* Italian Supercup: 1988
* UEFA Champions League: 1988/1989; 1989/1990
* UEFA Super Cup: 1989; 1990
* FIFA Club World Cup/ Toyota Cup: 1989; 1990

- Fabio Capello (1991-1996)
Prestasi:
* Serie A : 1991-92 , 1992-93 , 1993-94 , 1995-96
* Supercoppa Italia : 1992 , 1993 , 1994
* UEFA Champions League : 1993–94
* European Super Cup : 1994
* Coppa Italia Primavera : 1984–85

- Oscar Tabarez (1996)
- Giorgio Morini (1996-1997)
- Arrigo Sacchi (1997)
- Fabio Capello (1997-1998)
- Alberto Zaccheroni (1998-2001)
Prestasi:
* Serie A : 1998/1999

- Cesare Maldini & Mauro Tassotti (2001)
- Fatih Terim (2001)
- Carlo Ancelotti (2001-2009)
Prestasi:
* Coppa Italia: 2002–03
* Serie A: 2003–04
* Italian Supercup: 2004
* UEFA Champions League: 2002–03, 2006–07
* UEFA Super Cup: 2003, 2007
* FIFA Club World Cup: 2007

- Leonardo (2009-2010)
- Maximiliano Allegri (2010- )
Prestasi:
* Serie A : 2010/2011

 

Pep Manajer Masa Depan MU??

Disaat barca berada pada jalur kejayaan, tim catalan ini justru di rundung rumor: pep pergi. Tentu saja rumor ini memanaskan kuping presiden Laporta. Pep adalah pelatih tersukses barca dg 6 trofi juara dalam tempo satu tahun.
Rumor ini bukannya tanpa dasar. Kontrak Pep berakhir musim ini, tapi tidak ada tanda-tanda antusias pep menanyakan masa depannya. Disaat yang sama, Manchester United, mulai menghitung hari ditinggalkan Sir Alex. Meski pada akhirnya, spekulasi mengenai masa depan Pep di musim 2011/2012 berakhir seiring dengan penandatangan kontrak baru setahun kedepan. Uniknya, pada tahun 2012 kontrak Sir Alex di MU juga berakhir. Akankah Pep menggantikan Sir Alex di Manchester United?.
Well, setidaknya spekulasi siapa penerus tongkat estafet kejayaan Sir Alex di ManU akan semakin panas pada musim ini. (*)

 

Pansus Century

Pansus Century bergerak seperti bola liar. Meskipun skeptisisme masyarakat akan kinerja pansus century masih cukup kuat, namun harapan akan kemampuan pansus menguak century gate akhir-akhir ini juga makin menguat. Ini tidak lepas dari teater yang ditunjukkan pansus century ketika memeriksa pihak-pihak yang dianggap terkait baik langsung maupun tidak cukup kritis dan menohok. Walaupun tidak setidik juga yang menanggapi miring karena pansus dianggap terlalu “brutal” dan seperti menelanjangi. Terlepas dari itu semua, kerja keras panitia century patut dihargai dan diwaspadai. Dihargai karena mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kritis. Diwaspadai karena di duga ada scenario besar pansus century akan berakhir anti klimak dengani kompromi politik alias politik dagang sapi.

Dagelan Politik
Ditengah isu-isu dan kasus-kasus controversial yang menyeruak akhir-akhir ini, pansus century tetap saja menyedot perhatian besar. Persoalannya bukan semata-mata pada tokoh-tokoh public yang diundang dan berada di lingkaran dekat Presiden SBY, namun juga keingintahuan public dengan isu-isu diseputar kasus century. Primus inter pares nya adalah tentu saja apakah benar dana century mengalir kantong Partai Demokrat dan tim sukses SBY pada pileg dan pilpres/wapres tahun 2009 lalu. Dugaan ini menguat melihat banyaknya kejanggalan-kejanggalan di balik lahirnya kebijakan bail out century. Seperti terhampar di siding pansus, penyelamatan century dilakukan oleh KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang beranggotakan presdien (ketua), Gubernur Bank Indonesia (wakil ketua) dan Menteri Keuangan (Anggota).

Ironisnya, keputusan itu diambil pada dini hari dan tanpa melalui persetujuan Wakil Presiden JK yang saat itu menjabat sebagai Presiden Ad Interim, karena Presiden SBY sedang di luar negeri. Kejanggalan penyelamatan century makin terasa ketika JK didepan pansus mengaku bahwa ia mendapat laporan setelah palu diketok dan dana Bail Out disalurkan. Anehnya, dana Bail out yang harusnya Rp. 632 miliar membengkak menjadi Rp. 6,37 trilyun. Dengan dana sebesar itu, toh faktanya sebagian besar nasabah century yang memiliki tabungan kecil dan menengah belum terbayarkan hingga saat ini. Lantas kemana dana bail out yang Rp. 6,37 trilyun mengalir? Mengapa dana Boedi Sampoerna senilai US$ 10 juta dipaksa bayarkan, padahal century sedang mengalami kesulitan likuiditas?.

Menebak Arah Pansus
Kunci dari persoalan ini sepertinya adalah LPS dan Komjen Susno Duaji. LPS sebagai institusi yang menyalurkan dana Bail Out dan Susno sebagai Kabareskrim yang membuat surat kepada direksi Century untuk mengembalikan dana Boedi Sampoerna. Diluar itu, pansus –jika memiliki nyali – harus memanggil Boedi Sampoerna. Seluruh praktisi politik dan ekonomi di negeri ini tahu kiranya, keluarga Sampoerna adalah salah satu keluarga terkaya di negeri ini dan tambang uang utama para politisi –siapapan politisi itu. Maka, jika pansus memang ingin membongkar kasus century maka, trio ini wajib hukumnya dipanggil dan dimintai keterangan.

Melihat gelagat para anggota pansuis yang tidak pernah sekalipun menyebut nama Boedi Sampoerna dan LPS untuk dimintai keterangan, maka dugaan sebagaian besar masyarakat bahwa pansus tidak lebih dari teater politik akan terbukti. Karena, seperti apapun mantan Gubernur BI dan Menkeu di periksa tetap saja tidak akan menguak misteri dana century. Dua nama terakhir inilah yang menjadi benang merah missing link aliran dana century. Bahwa keluarga Sampoerna menyokong SBY dan Demokrat dalam dana politik, adalah hal yang wajar. Kuasa dan uang akan selalu berelasi dimanapaun dan kapanpun. Penguasa dan pengusaha akan selalu ‘berselingkuh’ dengan cara apapun. Ini adalah kausalitas sejarah yang tidak terelakkan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menciptakan system yang transparan sehingga relasi uang dengan kuasa dan penguasa dengan pengusaha bias terlihat, setidaknya samar-samar. Karena dengan system yang transparan dan mampu melacak aliran dana politik, akuntabilitas kebijakan dengan sendirinya akan terjadi.

Mungkin kita masih ingat, pada pemilu presdien Amerika Serikat tahun 1997, skandal pemberian dana kampanye pengusaha Indonesia dan pemilip Lippo Group James Riady ke Partai Demokrat dan tim sukses Bill Clinton terungkap. Meskipun sejarah mencatat Bill Clinton dan Partai Demokrat tidak didiskulifikasi, tetapi pengusaha James Riady mendapat denda dari US Supreme Court. Transparansi, akuntabilitas, akseptabilitas akan tercipta manakala system politik dan ekonomi mendukung untuk itu. Tanpa itu semua maka, semua itu hanya menjadi imajinasi berbagsa dan bernegara. (*)

 

Malaysia dan Konflik Rasial

Persoalan nation building adalah perjalanan sejarah suatu bangsa yang tidak akan pernah selesai. Persoalan ini akan terus berevolusi mengikuti alur kesejarahan masyarakatnya. Malaysia, negeri Jiran kita, sekarang mengalami masalah ini. Ditengah kemegahan pembangunan ekonominya dan keangkuhan rumpun melayu yang menguasai ekonomi negara itu –walupun melalui kebijakan politik- saat ini kembali ke titik awal pendirian Negara bangsa. Konflik rasial dan agama yang memang tidak pernah selesai di Malaysia dan menjadi konflik laten kini menyeruak ke permukaan. Pengrusakan dan pembakaran tempat-tempat ibadah (Masjid dan Gereja) serta tindakan-tindakan rasial kini menjadi hamparan headlines media di Malaysia.

Mengapa itu terjadi? Menurut saya ada beberapa alasan penjelas. Satu, Pembangunan Negara bangsa yang belum selesai. Bisa dikatakan Negara Malaysia dibangun diatas pondasi Negara modern yang diletakkan Inggris. Meskipun revolusi kemerdekaan menyertainya, namun peran Inggris dalam kemerdekaan Malaysia tidak bias dihilangkan begitu saja. Artinya, Negara Malaysia ada karena dilahirkan. Sebagai Negara yang dilahirkan, maka pondasi Bangsa tidak dipersipakan dengan matang. Yang disiapkan adalah pondasi menjadi Negara, bukan Bangsa. Inggris sebagai penguasa negera ini sebelumnya bukanlah imperialis bodoh yang meninggalkan harta karun emas untuk negeri-negeri jajahannya. Artinya, meskipun Negara Malaysia mendapat “restu” menjadi negera merdeka, namun Inggris –dengan watak kolonialismenya- juga sengaja menanam bom waktu yang memang telah di rancang untuk meledak. Bom waktu itu adalah disparitas kebijakan kemakmuran berdasarkan etnis, dimana melayu sebagai mayoritas penghuni Negara ini menduduki urutan terbawah dalam piramida ekonomi dan politik. Dalam pembangunan Negara Malaysia, struktur social dan ekonomi ini di balik secara radikal, melalui kebijakan-kebijakan politik diskriminatif.

Kedua, Kebijakan politik diskriminatif. Sejarah mencatat kejumawaan etnis melayu di Malaysia dibangun diatas landasan kebijakan ekonomi politik yang disebut New Economic Policy (NEP). Kebijakan ini, meskipun diterapkan penuh pada masa PM Mahathir Moehammad tahun 1980, namun sesungguhnya telah diinisiasi dari sejak pendirian Negara Malaysia. NEP adalah konsep pembangunan ekonomi berbasiskan ras. Ras melayu yang pada masa imperialism Inggris menduduki strata ekonomi dan social terbawah, melalaui kebijakan ini diangkat naik dengan pemberian privilege dalam bidang ekonomi. Etnis melayu diberi keistimewaan kredit dan pendidikan, sementara etnis lainnya –terutama China- dipersulit dan dipaksa masuk dalam jalur politik. Kondisi ini sebenarnya bukan menyelesaikan akar permasalahan etnisitas, namun menjadi persoalan laten. Kini terbukti isu rasial menyeruak diantara kemegahan pembangunan ekonomi Malaysia.

Faktor ketiga adalah, tidak ada ideology pemersatu. Malaysia bukanlah negeri yang dibangun dari nol, dari puing-puing kehancuran imperialism, namun sebaliknya. Kolaborasi berbagai elemen ini pada dasarnya tidak dibangun diatas ideology pemersatu yang kuat. Konsekuensinya, rasa memiliki dan kebersamaan sebagai satu bangsa tidak pernah tumbuh. Kecurigaan pada etnis lin, khususnya China selalu menjadi hantu yang menakutkan.

Dalam studi pembangunan politik, kasus Malaysia akhir-akhir ini menjadi menarik dilihat. Pembangunan politik memabayangkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pendidikan yang makin tinggi dari warga Negara akan meningkatkan kesadaran politik warga Negara. Dengan kesadaran politik yang makin tinggi, maka tuntutan warega Negara akan hak-hak politik dan hak partisipasi politik akan meningkat. Sehingga, perjalanan linier menuju Negara demokratis akan tercapai. Kondisi ini memang terjadi di Negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat, terlepas dari perdebatan yang menyertainya. Namun, pembangunan politik menjadi anomaly di Negara-negara post colonial, karena yang terjadi justru sebaliknya. Yang tercipta adalah pemerintahan militeristik dan otoriter dan masyarakat yang makin apolitis.

Kasus Malaysia menjadi menarik karena ditengah pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang tinggi justru kesadaran politik masyarakat makin menguat –khususnya kelompok-kelompok minoritas. Tuntutan akan kesetaraan dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan politik kini makin menguat. Gerakan oposisi yang dipelopori mantan Wakil PM Anwar Ibrahim makin enunjukkan taringnya dan mulai menggerogoti suara UMNO di basis-basis Melayu. Menarik ditunggu, bagaimana pemerintah Malaysia menyelesaikan konflik rasial yang kini bak hantu di siang bolong.(*)

 

Kabinet Indonesia Bersatu atau Berseteru?

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II telah dilaunching presiden/wakil presdien terpilih. Tidak ada kejutan, baik dari segi nama, komposisi maupun kuantitas. Seperti telah diprediksi sebelumnya, nama-nama yang telah beredar luas di publik menduduki posisi yang telah diprediksi. Kuantitas pun tidak berbeda dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, 34 Menteri. Rupanya Presdien/wakil Presiden memaksimalkan jatah pos menteri sesuai dengan UU kementerian Negara demi politik akomodasi partai-partai koalisi. Kontroversi muncul hanya pada pos menteri kesehatan, dimana Nila A. Moeloek yang telah di audisi sebelumnya ternyata out dan diganti dengan Endang. Munculnya nama baru ini sempat memunculkan kekhawatiran, pembentukan Kabinet diintervensi asing, karena endang dikenal dekat dengan Project NAMRU. Toh, isu ini tidak menggema lama, hanya bertahan hitungan minggu di media massa. Entah kekuatan apa yang membuatnya lenyap bak ditelan angin.

Konon, dalam era neo liberalism sepeti sekarang ini, kekuatan pasarlah yang berkuasa. Dalam dinamika pasar yang dipenuhi dengan logika permintaan dan penawaran, uang adalah segala-galanya. Artinya, dalam system ekonomi pasar, siapa yang mempunyai uang dialah yang berkuasa. Uang menjadi alat negosiasi yang paling ampuh. Konon itu pula yang bermain dalam industry media saat ini. Karena itu, apa yang tampak sebagai realitas dan netralitas dalam media (cetak dan elktronik) adalah semu belaka. Karena konstruksi realitas dan kebenaran yang diciptakan media tidak lebih dari permainan untuk menguntungkan pemilik modal utama tadi. Dengan kata lain, semua panorama netralitas dan realitas dalam media, apapun bentuknya, adalah semu dan fatamorgana.

Toh polemik itu tidak menyurutkan langkah KIB II melaju dengan program 100 harinya. Desakan tokoh-tokoh nasional agar formatur tunggal, Presiden, memikirkan kembali bak angin lalu. Ironisnya, ditengah gembar gembor program seratus hari KIB II, berita masih adanya busung lapar disana sini juga mengalami nasib yang sama, bak angin lalu. Tampaknya penduduk negeri ini harus siap-siap menebalkan daun telinga dengan statement “..ah itu kan akibat kebijakan menteri yang sebelumnya..”, dan seterusnya. Salah satu gebrakan yang menarik ditunggu dari Menteri Kesehatan yang baru adalah implementasi komprehensif dan adil UU jamsosmas, yang tidak lain adalah revisi dari kebijakan Jamkesmas yang digagas Menteri Kesehatan sebelumnya. Entah karena ingin tampil berbeda atau sekedar membuat gebrakan baru, yang jelas UU yang baru ini tidak saja merubah judul kebijakan sebelumnya, tetapi juga secara filosofis.

UU Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) membayangkan Negara sebagai milik public berkewajiban sebagai penyedia pelayanan kesehatan sebagai salah satu public goods warga Negara. Dalam hal ini Jamkesmas merupakan kewajiban, bukan pilihan. Dalam pelaksanaannya pun, kebijakan ini masih jauh dari harapan. Berbagai penyimpangan dan klaim sepihak dari oknum-oknum elit local, utamanya, mewarnai perjalannya. Namun, baru separuh jalan kebijakan ini dig anti dengan Jaminan Sosial Masyarakat. Dari sisi filosofis, jamsosmas mengandaikan warga Negara sebagai user dan pekerja dan karenanya warga Negara diberi jaminan social. Disini, warga Negara dianggap tidak lebih sebagai buruh perusahaan belaka. Jaminan social dianggap sebagai itikad baik pemilik modal, bukan kewajiban.

Namun, seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya tidak mendapat porsi yang pantas. Padahal kebijakan ini merupakan kebijakan mendasar yang menyentuh hidup sebagaian besar warga Negara yang masih miskin. Sangat disayangkan memang, isu-isu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak –apalagi dari sisi filosofisnya- jarang dianggat media massa dan menjadi isu nasional. Entah dianggap kurang sexy atau ada kepentingan dibelakangnya? Pesan sponsor dan pemilik modal? Entah..namun, jika kembali kepada logika awal neo liberalism, maka jawabannya sudah jelas.(*)