Catatan-catatan Kecil

DALAM tulisan sebelumnya (KR, 17/5/2009), saya telah mengemukakan secara singkat pengertian, asal mula dan perkembangan neoliberalisme. Kesimpulannya sangat jelas, sebagai pembaharuan liberalisme, neoliberalisme tetap memuja ekonomi pasar. Campur tangan negara, walaupun diundang, hanya dibatasi sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar.
Yang menarik, dalam pro-kontra neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan yang terjadi belakangan ini, hampir semua pihak enggan disebut sebagai seorang neolib. Bahkan, sebagaimana dipertontonkan oleh para ekonom pembela Boediono, dengan sangat memaksa mereka mencoba mengaitkan Boediono dengan ekonomi Pancasila.
Pertanyaannya, mengapa kebanyakan ekonom yang selama ini sangat pro-pasar tersebut tiba-tiba menghindar disebut sebagai seorang neolib? Benarkah Boediono seorang pendukung ekonomi Pancasila? Dan peristiwa apa sajakah yang perlu dicermati untuk mengetahui ideologi ekonomi seseorang?
Pertanyaan pertama dapat dijawab dengan mudah. Pertama, andaikan bukan dalam suasana pemilu, sebenarnya para ekonom pembela Boediono itu tidak memiliki alasan apa pun untuk mengelak dari tuduhan sebagai seorang neolib. Hal itu tidak hanya karena teori-teori yang mereka pelajari hampir seluruhnya berbasis liberalisme dan kapitalisme, tetapi terutama karena dukungan terbuka mereka terhadap pelaksanaan agenda-agenda Konsensus Washington selama ini.
Kedua, karena dalam pro-kontra neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan itu neoliberalisme secara langsung dibenturkan dengan konstitusi. Maka menentang konstitusi secara terbuka jelas bukan pilihan politik yang bijak. Walau pun demikian, sebagaimana berlangsung 40 tahun terakhir, hal itu sama sekali bukan jaminan bahwa para ekonom pro-pasar itu akan berhenti meminggirkan konstitusi.
Berangkat dari kedua penjelasan tersebut, maka upaya untuk mengenali posisi Boediono terhadap ekonomi Pancasila menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Pertama, secara jujur harus diakui, sebagai penyumbang tulisan dalam seminar ekonomi Pancasila yang digelar Fakultas Ekonomi UGM pada 1980 dan turut menyunting buku kumpulan makalah seminar itu, Boediono memang memiliki jasa yang cukup besar dalam mengangkat ekonomi Pancasila kepermukaan.
Pertanyaannya, kiprah apa sajakah yang dilakukan Boediono dalam mengembangkan ekonomi Pancasila setelah seminar tersebut? Beberapa tahun pertama setelah seminar itu, Boediono memang masih cukup aktif terlibat dalam perbincangan mengenai ekonomi Pancasila. Ia, misalnya, bersama Mubyarto, turut berpolemik dengan Arief Budiman. Setelah itu, Boediono juga turut menyumbangkan tulisan untuk buku Wawasan Ekonomi Pancasila yang disunting oleh Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (1981).
Tetapi setelah bergabung dengan Bappenas pada 1984, Boediono serta merta hilang dari peredaran. Sebagian orang mungkin akan berkata, bukankah dengan menjadi birokrat Boediono justru memiliki kesempatan untuk mengamalkan ekonomi Pancasila?
Perjalanan karier Boediono ternyata berbicara lain. Sebagaimana diketahui, setelah berkarir di Bappenas, Boediono kemudian secara berturut-turut menjabat sebagai Direktur Bank Indonesia, Kepala Bappenas dalam pemerintahan Habibie, menteri keuangan Pemerintahan Megawati, Menteri Koordinator Perekonomian Pemerintahan SBY-JK. Dan terakhir menjadi Gubernur Bank Indonesia. Tentu banyak catatan yang bisa dibuat mengenai sepak terjang Boediono sepanjang karier birokrasi dan pemerintahannya tersebut. Yang jelas, setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada 1997/1998 dan Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan Pemerintahan Megawati, pada masa itulah privatisasi BUMN berlangsung secara masif.
Kemudian, pada 2006, ketika Boediono menjabat sebagai menteri koordinator perekonomian, pada masa ini pula pemerintahan SBY-JK sangat gencar menaikkan harga BBM. Pendek kata, dalam dua pemerintahan terakhir, Boediono terlibat secara aktif dalam melaksanakan agenda-agenda ekonomi neoliberal di Indonesia.
Pertanyaannya, di antara beragam peristiwa sepanjang karier birokrasi dan pemerintahan Boediono itu, peristiwa apakah yang sangat tegas mengungkapkan ideologi ekonominya?
Jawabannya dapat ditelusuri dengan menyimak proses amandemen Pasal 33 UUD 1945 pada 2002. Sebagai menteri keuangan, Boediono termasuk yang dimintai pendapat oleh MPR mengenai Pasal 33 UUD 1945. Tetapi berbeda dari Mubyarto yang secara mati-matian membela Pasal 33, Boediono ternyata mendukung amandemen. Mubyarto ketika itu pasti sangat membutuhkan dukungan Boediono selaku pejabat pemerintah. Tetapi fakta berbicara lain. Akibatnya, karena merasa dikeroyok oleh para ekonom neoliberal yang menjadi anggota Tim Ahli PAH IV MPR, kecuali Dawam Rahardjo, maka Mubyarto memutuskan untuk mundur sebagai ketua tim tersebut.
Boediono, yang ketika menggagas ekonomi Pancasila berada di sisi Mubyarto, saat amandemen Pasal 33 UUD 1945 ternyata berada di kubu seberang. Kesimpulannya, wallahua’lam. (Revrisond Baswir-Penulis adalah Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM).

Tulisan ini diunduh dari:

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=200611&actmenu=35

Perjalanan panjang Indonesian Super League (ISL) musin kompetisi 2008-2009 berakhir sudah. Tim terbaik telah ditetapkan. Tim Mutiara Hitam dari ujung timur Indonesia berhasil menggondol gelar ISL musim ini setelah unggul jauh atas lawan-lawannya, tidak terkecuali juara bertahan Sriwijaya FC dan tim ibukota yang ambisius, Persija Jakarta. Tidak hanya juara ISL, sukses Persipura juga diikuti dengan sukses pemain langganan timnas Boaz Salossa sebagai Pemain Terbaik ISL 2008/2009 dan Top Scorer bersama Cristian Gonzalez (Persib Bandung) dengan torehan 28 gol.

Perjalanan kompetisi sepak bola di Indonesia memang tidak pernah sepi dari drama. Drama demi drama selalu mewarnai sejarah perjalanan panjang liga sepak bola di negeri ini. Kerusuhan, baik antar suporter, antar pemain, official dan pemain dengan wasit mungkin telah menjadi cerita biasa. Drama terbesar kompetisi musim ini tentu saja pelarangan bertanding sejumlah klub, khususnya yang ber home base di Pulau Jawa karena adanya even politik nasional, Pemilu Legislatif. Ya, ajang politik ini menyebabkan molornya jadwal kompetisi, pembengkakan biaya operasional klub hingga adanya ‘ide gila’ dari PSSI ‘sentralisasi sisa pertandingan’. Tak banyak memang yang bisa di perbuat dengan kondisi ini, tetapi jelas klub-klub yang punya dana pas-pasan pasti makin tercekik.

Drama penundaan kompetisi akibat pemilu sesungguhnya bukan kali pertama terjadi di negeri ini. Setiap lima tahun sekali, tepat pada tahun pemilu, kondisi yang sama sudah pasti akan terjadi. Pertanyaannya, mengapa kompetisi sepak bola selalu molor dari jadwal yang telah ditetapkan?

Hasil pertandingan sepak bola adalah misteri terbesar dalam hidup ini. Pameo bola itu bundar menjadi kebenaran dalam dunia bola. Di Indonesia, misteri terbesar bukanlah pada skor akhir sebuah pertandingan, tetapi apakah musim kompetisi akan selesai tepat waktu. Aneh memang, tetapi itulah realitasnya. Sebagai pengelola sepak bola tertinggi di negeri ini, PSSI memang harus mau dan sanggup bertanggungjawab. Tetapi, menyalahkan PSSI saja tidak akan cukup dan kemudian menyelesaikan masalah. Mungkin, dengan berat hati kita harus mengakui bahwa kita semua baru sebatas penggemar sepak bola, bukan penikmat rela melepaskan nilai-nilai fanatisme klub, daerah dan unsur-unsur primordial lainnya untuk sebuah keindahan permainan sepak bola.

Terlepas dari carut marutnya penyelenggaraan kompetisi PSSI musim ini, kita patut berbangga hati, juara sejati telah terpatri. Ya, Persipura membuktikan dirinya sebagai tim terbaik dengan mengalahkan 17 kompetitor lainnya musim ini. Apakah Persipura akan mengikuti jejak Sriwijaya FC musim lalu dengan gelar ganda di kompetisi domestik?, kita tunggu pertarungan dua tim juara di Final Copa Dji Sam Soe, minggu 28 juni 2009 nanti antara Persipura vs Sriwijaya FC. Sementara juara bertahan Sriwijaya FC harus menerima kenyataan kehabisan bensin di tengah jalan. Ketatnya jadwal pertandingan di ISL dan harus bermain di tiga kompetisi sekaligus: ISL, AFC Champions League dan Copa Dji Sam Soe. Tentu kita beharap Persipura belajar banyak dari pengalaman buruk Sriwijaya FC yang menjadi lumbung gol lawan-lawannya di AFC Champions League musim 2008/2009 ini. Bagaimanapun juga, Persipura tidak hanya membawa nama klub semata tetapi juga Bangsa dan Negara. Bravo Sepak Bola Indonesia.

Banyak orang bersikukuh, sepak bola (olah raga) harus steril dari segala yang berbau politik. Sepak bola menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, juara sejati adalah tim yang mengakui kekalahan dengan lapang dada. Sementara politik, dianggap ‘kotor,’ ‘penuh intrik’ dan ‘tipu daya’. Dua hal yang diyakini bertolak belakang sama sekali. Benarkah?. Sejarah kelahiran dan perkembangan klub-klub besar sepak bola di Eropa tidak pernah lepas dari motif politik di dalamnya.Tengoklah sejarah kelahiran Liverpool, Manchester United dan beberapa klub lainnya di Inggris. Pun dengan klub-klub di Italia, Spanyol dan Amerika Latin.

Sejarah kelahiran dan perjalanan klub-klub ini kental dengan motif politik. Ideologi dan pertentangan kelas, khususnya antara kelas borjuis dan proletar, yang memang masih kental pada akhir abad ke 19. Situasi politik dan pertentangan antar kelas-kelas sosial pada waktu itu sangat kuat. Hal ini kemudian, baik secara langsung maupun tidak, menjadi faktor pendorong kelahiran sebuah klub. Klub Manchester United misalnya, menjadi ajang pembuktian dan bentuk eksistensi kaum proletar yang tinggal di pinggiran kota Menchester terhadap klub Manchester City yang di sokong kelas Borjuis. Demikian pula dengan sejarah kelahiran dan perjalanan Liverpool yang kental dengan eksistensi kaum buruh di kota pelabuhan Liverpool.

Potret yang sama akan kita temukan ketika menyusuri sejarah perjalanan Klub Catalan, Barcelona, di Tanah Andalusia. Barcelona yang mayoritas didiami etnis Catalan bahkan masih mengobarkan perjuangan kemerdekaan politik hingga saat ini. Klub Barcelona tidak adalah sayap perjuangan dan eksistensi etnis ini vis a vis Real Madrid yang mewakili kelas Borjuis dan penguasa. Karena itu el classico antara Barcelona dengan Madrid di setiap musim kompetisi La Liga Spanyol bukan hanya sebuah pertarungan adu gengsi antara dua kliub penguasa La Liga, tetapi lebih dari itu merupakan pertarungan politik dan eksistensi, harga diri dan naionalisme Catalan. Periode rezim diktator Jendral Franco menjadi bukti bagaimana atas nama harga diri kekuatan politik di gunakan.

Di belahan selatan Amerika gambaran yang sama ditemukan. Sepanjang sejarah, peradaban di Anak Benua ini tidak pernah lepas dari pertentangan kelas. Hampir seluruh negara di Amerika Latin diwarnai oleh sejarah pertentangan kelas, bahkan hingga saat ini. Dalam konteks politik, di Benua ini pula ideologi dan teologi perjuangan kelas muncul. Amerika Latin menjadi tanah subur persemaian pemikiran, ideologi dan teologi kiri. Pertentangan ini merembet ke ranah dunia sepak bola. Di Argentina misalnya, rivalitas antara dua klub top, Boca Juniors dan River Plate, bukan semata-mata persaingan antar dua klub papan atas demi prestasi. Tetapi lebih dari itu, rivalitas kedua klub ini telah menyentuh wilayah politik: persaingan antar kelas, kelas proletar yang di wakili Boca Juniors dengan kelas Borjuis yang diwakili River Plate.

Bagimana dengan nuansa sepak bola Negeri Pizza, asal usul strategi bertahan catenaccio?. Sejarah membuktikan persaingan ideologi ternyata tidak luput juga dari sejarah sepak bola di klub ini. Telah menjadi bagian sejarah, daerah selatan Italia lebih miskin dan tertinggal di bandingkan daerah utara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat mode. Tak heran, praktek mafioso tumbuh subur di daerah selatan. Bahkan imigran banyak berasal dari daerah ini. Disparitas ini berlanjut pada persaingan di lapangan hijau. Klub-klub selatan yang di wakili Napoli sempat berbangga ketika mampu mendobrak hegemoni klub-klub utara yang glamour ketika di perkuat Diego Maradona. Nuansa persaingan ideologi dan perlawanan kelas toh tidak hilang hingga saat ini.

Lantas, bagaimana dengan di Indonesia?. Menengok sejarah kelahiran klub-klub di Indonesia (yang berawal dari klub perserikatan), potret persaingan seperti di Eropa dan Amerika Latin tidak tergambar. Spirit Nasionalisme terhadap penjajahan lebih kental, meski pada akhirnya lebih di dominasi persaingan yang bersifat primordial sebagai efek klub-klub perserikatan. Namun demikian, apakah tidak ada pengaruh politik sama sekali?. Melihat kondisi sekarang, jawabannya tidak. Dinamika Politik nasional dan politik lokal jelas memberi pengaruh yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tengok saja, setiap lima tahunan bisa dipastikan kompetisi semrawut dan molor akibat aktivitas kampanye dan tensi politik yang tinggi. Di level lokal, nuansa ‘perselingkuhan’ politik dan sepak bola malah lebih kental. Hitung saja, berapa klub-klub –khususnya eks perserikatan- yang tidak dipimpin oleh Bupati/Walikota dan bahkan keuangannya tergantung APBD. Meskipun perlu penelitian komprehensif dan mendalam, namun logika patron client antara klub dengan penguasa lokal menunjukkan benang merah yang jelas. Pada titik ekstrim, supporter dan klub bisa dimanfaatkan demi keuntungan politik jangka pendek penguasa.

Tentu kita berharap nilai-nilai seperti ini akan hilang seiring semakin tertanamnya spirit profesionalisme di kompetisi sepak bola nasional, apalagi kini telah menyandang nama Liga Super. Kemajuan sepak bola nasional dan di segani di percaturan sepak bola Asia dan Dunia seperti dekade 50-an hingga 70-an masih tetap kita rindukan. Namun kapan semua menjadi kenyataan? Jawabannya ada di atas rumput hijau dan semoga itu tidak lama lagi. Semoga !.

Wacana pilpres satu putaran yang dihemburkan tim sukses pasangan SBY-Boediono sontak mendapat tantangan keras dari kedua pesaingnya, Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Isu ini dianggap sebagai penggiringan opini dan pilihan publik untuk memilih pasangan no urut 2 itu, melengkapi hasil-hasil survey sebelumnya, yang diduga hasilnya sengaja dipesan. Menariknya, ajakan pilpres satu putaran tidak hanya diusung tim sukses SBY-Boediono, tetapi juga melibatkan akdemisi-peneliti, yang juga dedengkot LSI (lingkaran Survei Indonesia), Denny J.A. Pertanyaannya kemudian ada apa dengan pilpres satu putaran?.

Argumentasi yang sering dikemukakan para tim sukses SBY-Boediono adalah bahwa pilpres satu putaran bisa menghemat anggaran hingga Rp. 4 Trilyun. Sebuah angka yang tentu saja sangat besar bagi Negara yang sedang berjuang mengatasi persoalan ekonomi internal seperti Indonesia. Logika ini cukup beralasan mengingat kondisi perekonomian global yang sedang resesi dimana Indonesia tidak lupt dari efeknya. Bahkan, KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu tampaknya ‘mulai menjadi bagian pemain aktif’ kampanye satu putaran ini. Tengok saja statemen para komisioner KPU yang terang-terangan mendukung pilpres satu putaran dan bahkan mereka belum memikirkan tambahan anggaran untuk pilpres putaran kedua.

Demokratisasi memang tidak berjalan singkat dan linier dan murah. Pengalaman demokratisasi di berbagai negara menggambarkan betap mahalnya ongkos yang harus di bayar. Dan Indonesia termasuk di dalamnya. Namun, itu tidak berarti pemilu harus dipaksakan berlangsung satu putaran dengan alasan efisiensi anggaran ditengah terpuruknya perekonomian bangsa ini, termasuk lilitan hutang yang semakin kuat.

Demokrasi (dan proses demokratisasi) bukan persoalan berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak uang yang dikeluarkan. Demokrasi adalah “…institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive strunggle for the people’s vote”, kata Joseph Schumpeter, ilmuwan politik yang dianggap sebagai konseptor demokrasi prosedural. Itu berarti faktor biaya bukan instrumen utama memaknai demokrasi. Sangat tidak bijak jika para politisi dan akademisi berusaha menggiring opini publik untuk pilpres satu putaran dengan alasan-alasan tak masuk akal itu. Inilah yang oleh Julian Benda, disebut sebagai pengkhianatan kaum cendekiawan. Ya, demi kekuasaan, para akademisi (dan para politisi) melakukan ‘pembodohan publik’, memperjual nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan.

Bahaya terbesar demokrasi dan proses demokratisasi adalah adanya keinginan dari pemerintah berkuasa untuk kembali berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Instrumen-instrumen demokrasi kemudian digunakan sebagai alat untuk memanipulasi pilihan dan kebebasan warga negara. Baik media, partai politik, institusi birokrasi, NGO, dan sebagainya. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat yang terlihat bebas, tetapi sesungguhnya ‘terkendali’. Masyarakat sesungguhnya dikendalikan oleh underlyin structure. Struktur yang tidak terlihat, bergerak seperti angin, tidak diketahui siapa yang menggerakkan, tetapi dapat dirasakan. Wallahu a’lam.*